Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih, Fadia Arafiq Ikuti Rakor Bersama KPK

PEKALONGAN MEDIA, YOGYAKARTA - Sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah, Rabu 19 Maret 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara dihadiri oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto beserta jajaran, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Kalimantan Selatan, serta para Bupati, Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Jajaran Forkopimda DIY, para narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Berita Lain : Mengenal Motif Batik Kabupaten Batang

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat integritas dan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. 

“Pemahaman mengenai pencegahan korupsi harus diintensifkan dan diintegrasikan secara multisektor serta multisegmen, sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Ini merupakan langkah preventif agar negara dapat dikelola dengan lebih bersih dan bermartabat,” ujarnya.

Berita Lain : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pekalongan Ikuti Capacity Building

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan, kepala daerah sebenarnya sudah memiliki ketahanan kuat setelah melewati berbagai tahapan pemilihan. 

“Kepala daerah itu tidak perlu diperkuat lagi, karena mereka telah melewati berbagai proses yang sangat berat dalam pemilihan. Yang terpenting saat ini adalah menjaga komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Setyo.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK selalu mengawasi setiap daerah, meskipun jumlah personel terbatas. 

“Kami bisa berada di mana saja, meskipun tidak terlihat. Banyak kasus korupsi terungkap dari penyelidikan, termasuk jual beli jabatan dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan dan lain sebagainya,” tambahnya.

Berita Lain : Ketahui 9 Motif Batik Pekalongan dan Makna Filosofinya

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang meraih Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di wilayah Direktorat Korsup Wilayah III. 

Dengan adanya rakor ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Penulis : Marwan Hamid | Editor : Pratiwi